Utang Negara Sebesar Rp 8.325 Triliun, Nilai Tukar Mata Uang Rupiah di Angka Rp 16.650, Pakar Peringatkan tentang Kemungkinan Terjadinya Krisis Ekonomi
Hasanuddin Aco/
, JAKARTA
– Nilai pertukaran rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) secara berkelanjutan mengalami penurunan dan hampir mencapai titik terendahnya sejak krisis moneter tahun 1998.
Nilai tukar rupiah terdepresiasi sebanyak 14 poin atau 0,08% menjadi Rp16.676 untuk setiap dolar AS dari posisi semula di angka Rp16.562 per dolar AS.
Kurs Dollar Amerika Serikat Berlanjut Meningkat, Ekonom INDEF Anggap Harga Pertamax Perlu Ditambah
Berdasarkan indikasi-indikasi perekonomian tersebut, pakar hukum dan pembangunan, Hardjono Wijoyo, menyatakan bahwa penurunan nilai tukar rupiah ini menggambarkan kesamaan dengan krisis moneter tahun 1998 yang pernah terjadi sebelumnya kepada masyarakat.
Kondisi ekonomi di Indonesia sekarang malah lebih memprihatinkan daripada 27 tahun yang lalu.
“Di tahun 1998, saat nilai tukar rupiah mencapai angka Rp16.650 per dolar AS, jumlah hutang luar negeri kita hanya berkisar antara USD 70 miliar, atau setara denganRp 1.165 triliun. Saat ini, pada tingkat pertukaran mata uang yang serupa, hutang luar negeri telah meningkat menjadi USD 500 miliar, yakni kira-kira Rp 8.325 triliun. Ini merupakan peningkatan lebih dari tujuh kali lipat,” jelas Hardjuno, Jumat (28/3/2025).
Menurut dia, bukti itu mengindikasikan bahwa rupiah sekarang masih belum merefleksikan keadaan dasar ekonomi Indonesia dengan adil.
“Artinya, kurs saat ini mungkin belum mencerminkan tekanan nyata pada rupiah. Bisa jadi bahkan masih lebih tinggi daripada kondisi aktual,” ujarnya.
Calon doktor dari bidang Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlannga (Unair) tersebut juga membahas tentang perusahaan induk strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Daya Anugrah Nusantara (BPI Danantara) yang memiliki aset mencapai Rp10.000 triliun.
Walaupun jumlah asetnya tampak besar, nilai tersebut kurang signifikan apabila dibandingkan dengan total utang luar negeri Indonesia yang sekarang.
“Aset terpenting kita layaknya Danantara pun mungkin masih kurang untuk melunasi total hutang luar negeri yang telah menyentuh angka Rp 8.325 triliun (USD 500 miliar). Hal ini sangat memprihatinkan. Jika harta berharga negara tak dapat menutupi hutang tersebut, itu berarti kita perlu lebih waspada,” katanya.
Selanjutnya, Hardjuno menyuarakan kritikan terhadap cara pemerintahan yang sebelumnya hanya fokus pada pengumpulan hutang tanpa adanya perencanaan pembayaran yang jelas.
Sebenarnya, utang perlu dilunasi.
“Bila kami tak dapat membayar, berarti sungguh-sungguh kami lemah secara finansial. Oleh karena itu, solusi perlu dicari. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja layaknya saat ini,” tandasnya.
Hardjuno mengkritisi masalah tanggung jawab finansial dalam iklim pemerintahan yang berubah-ubah, namun masih menurunkan bobot yang tak berkurang dari satu tahun ke tahun lainnya.
“Jika seluruh para menteri digantikan, siapakah yang akan memikul tanggung jawab untuk segala hal ini? Permasalahan hutang ini secara jelas telah dimulai dari Obligasi Rekap BLBI yang terus dilupakan. Inilah akarnya,” tegasnya.
Walaupun begitu, Hardjuno menyatakan apresiasinya terhadap tindakan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja mereduksi alokasi dana pemerintah bagi beberapa bidang.
Kebraniannya Prabowo adalah hal yang tidak pernah terlihat pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Meskipun begitu, Hardjuno menegaskan bahwa strategi pengurangan anggaran tersebut masih belum cukup efisien tanpa disertai dengan tindaklanjut yang lebih lanjut.
“Iya, itu ide hebat. Tetapi apa selanjutnya? Perlu ada perencanaan besar yang spesifik dan ambisius. Bukan hanya respons jangka pendek saja,” katanya.
Hardjuno lebih mendesakkan urgensi dari diskusi nasional mengenai hutang, keuangan negara, dan kelangsungan hidup perekonomian bangsa.
“Kami perlu memulai komunikasi dengan jujur dan terbuka. Hal ini berkaitan erat dengan masa depan bangsa kita. Solusi yang komprehensif serta praktis harus ditetapkan,” tegasnya. freeslots dinogame
